Posted by: PKBM26 | 27 May 2008

BBM Naik Pendidikan Naik?

Oleh: Muhamad Kurtubi

Antri pasar Murah mirip BLTApa boleh buat harga BBM sudah naik. Pemerintah menghentak rakyatpun tersentak. Pemerintah rupanya “ngotot” dengan argumentasi sendiri dan katanya merupakan pilihan terakhir dari berbagai opsi yang dikedepankan. Namun janji pemerintah dari pengalihan kompensasi BBM yang selama ini untuk minyak akan dialokasikan kepada warga miskin dengan membagikan BLT (bantuan langsung tunai) dan sarana lainnya termasuk pendidikan. Namun masalahnya, BBM dinaikkan berkali-kali namun pendidikan dan kesehatan tetap mahal.

Dampak dari semua itu, kini harga-harga mulai naik. Protes dari berbagai kalangan masyarakat menyeruak ke jalanan. Dari dunia pendidikan yang diwakili para mahasiswa bahkan cenderung anarkis. Sementara itu, rakyat yang berpenghasilan terbatas kini tidak bisa lagi tenang karena memikirkan dampaknya. Terlebih bagi masayarakat yang berpenghasilan sangat terbatas.

Kini kita bertanya, bagaimana konpensasi BBM itu bisa dinikmati oleh dunia pendiikan. Tentu saja pendidikan kini sudah menikmati dari dampak kenaikan sejak 2005. Pendidikan dasar dari mulai SD hingga SLTP memang ada yang gratis. Namun pungutan biaya lainnya terus membebani orang tua murid.

Bagaimanapun BBM sudah naik karenanya, kita hanya bisa berharap seperti yang pernah ditulis oleh Darmaningtyas:

Pertama, pemerintah harus konsisten, dana subsidi BBM yang dipotong itu hendaknya dialihkan untuk pelayanan kebutuhan sosial dasar, bukan untuk bayar utang. Juga bukan untuk kenaikan gaji pejabat negara. Sebab yang paling menderita atas kenaikan BBM itu adalah masyarakat, bukan kreditor dan pejabat. Penggratisan tidak berarti menutup partisipasi publik karena partisipasi publik ditekankan pada perencanaan dan kontrol. Sedangkan partisipasi dalam bentuk pendanaan bisa melalui sumbangan sukarela. Namanya sukarela tidak boleh dipaksa. Tapi, yang mampu juga tidak boleh berpura-pura miskin. Jadi pemerintahnya harus konsisten agar warganya peduli.

Kedua, mulailah mengembangkan pajak progresif yang hasilnya untuk membiayai pendidikan bermutu dan gratis untuk semua (kaya dan miskin). Jangan salah mengerti bahwa yang kaya kok disubsidi. Mereka juga bayar sekolah, tapi melalui pajak yang tinggi. Itu semua bukan utopia, tapi bisa terlaksana, seperti di negara-negara kesejahteraan asal pengelolaannya sungguh-sungguh dan jujur. Jangan petugas pajaknya saja yang kaya raya.

Ketiga, pemerintah harus kreatif dan jeli dalam melaksanakan program. Masalah DO tidak bisa dipecahkan dari lingkup sekolah saja, tapi bisa melalui peningkatan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, program-program padat karya perlu diciptakan untuk kaum miskin agar ekonomi mereka tetap berputar sehingga punya semangat menyekolahkan anaknya. Nelayan—yang nyata-nyata kaum miskin—diberikan subsidi bahan bakar agar masih tetap bisa melaut.

Keempat, saatnya pemerintah/pemda menyediakan angkutan umum khusus pelajar (di kota dan desa) yang biaya operasionalnya ditanggung pemerintah/pemda. Atau membangun jalur khusus sepeda untuk melayani jarak pendek (kurang dari 5 km) agar warga miskin tidak terancam DO karena tidak mampu bayar ongkos transportasi yang lebih besar daripada SPP-nya.

Sekarang DO di pedesaan dan kalangan miskin kota terjadi karena mahalnya ongkos transportasi. Bila tidak mau menempuh keduanya itu, maka betul juga bunyi SMS nakal: SBY–JK itu singkatan dari ”susah bensin ya jalan kaki”! Kata orang Yogya ini akibat dari BBM=bola-bali mundak (berulang kali naik) sehingga hidup ”sengsara bersama Yudhoyono”. (kurt)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: